RiauCitizen.com, Nasional - Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ternyata masih di bawah 75 persen.
Menurut survei Indo Barometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebesar 57,5 persen, sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja JK adalah 53,3 persen.
Namun, hanya 11,7 persen responden yang menyatakan pernah mendengar program pemerintahan Jokowi-JK yang dinamakan Nawa Cita. Tiga program Nawa Cita yang paling familiar di telinga masyarakat yaitu: kartu pintar (22,1 persen), kartu sehat (19,3 persen), dan menyejahterakan rakyat (11,4 persen).
Sementara, menurut responden, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik dibandingkan sistem pemerintahan lainnya. Sebanyak 72,7 persen responden setuju dengan sistem demokrasi, sementara hanya delapan persen yang menyatakan tidak setuju.
Namun, hanya 50 persen responden yang menyatakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia. Sementara, 26,9 persen reponden menyatakan tidak puas.
"Pelaksanaan demokrasi itu ada di elit. Publik sudah mendukung, tetapi elitnya yang belum melaksanakannya dengan baik," kata Direktur Indo Barometer M. Qodari saat konferensi pers di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (6/4).
Masalah utama: ekonomi
Masih dalam penelitian ini, responden menilai tiga permasalahan paling penting di Indonesia, yaitu masalah ekonomi secara umum (21,6 persen), mahalnya harga kebutuhan pokok (19,6 persen), dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (14,6 persen).
Ekonom Rizal Ramli berpendapat masyarakat menengah ke bawah cenderung akan menilai masalah ekonomi sebagai masalah utama bangsa, sementara masyarakat menengah ke atas cenderung menilai KKN sebagai masalah utama.
"Mayoritas masyarakat menengah ke bawah pasti menilai pemerintahan Jokowi-JK mengecewakan. Mereka kurang bahagia karena harga kebutuhan pokok naik terus, Bahan Bakar Minyak (BBM) juga naik, serta ketidakmampuan Badan Urusan Logistik (Bulog) menstabilkan harga," kata Rizal.
Lebih lanjut, Rizal mengatakan pemerintahan Jokowi-JK bisa 'jatuh' bila harga kebutuhan pokok terus naik. "Indonesia menjadi negara yang tidak kompetitif di ASEAN bila harga terus naik. Padahal, ada paradigma lain, yaitu turunkan harga," katanya.
"Lebih menyedihkan lagi, rakyat dipaksa menerima kenaikan harga, kemudian uangnya untuk mobil dinas pejabat yang hidupnya sudah nikmat," katanya.
Di sisi lain, Qodari menilai popularitas Jokowi masih bermanfaat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. "Jokowi berhasil menaikkan harga BBM tanpa memancing kerusuhan. Langkah menaikkan harga BBM ini sempat ditakuti oleh SBY," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta mengatakan pemerintah tengah melakukan reformasi struktural untuk mencegah terjadinya korupsi yang memakan uang rakyat. "Salah satunya adalah soal perizinan. Kami mulai menerapkan satu pintu untuk perizinan agar tidak ada transaksi di bawah meja," kata Arif.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah tengah berfokus pada belanja infrastruktur, di mana memakan hampir Rp 300 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Survei ini dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden 1.200 orang. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia.
Pengumpulan data dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuisioner pada 15-25 Maret 2015.(cnn/iza)
0 Komentar untuk "Enam Bulan Jokowi, Kepuasan Publik di Bawah 70 Persen"