DPRD Khawatirkan Bertambahnya Pengangguran Di Era BPJS Kesehatan

RiauCitizen.com, Kesehatan - Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau, H. Masnur mencemaskan akan munculnya penambahan pengangguran terkait banyaknya rumah sakit di daerah ini yang ditolak untuk bekerjasama di era BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan seharusnya bisa menerima Rumah Sakit untuk bekerjasama, jangan hanya mementingkan analisa kebutuhan rumah sakit yang disesuaikan dengan kondisi kepesertaan atau berdampak pada kebutuhan biaya,"kata Masnur di Pekanbaru, Senin.

Kecemasan tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat anggota Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Riau dengan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Riau dan BPJS Kesehatan membahas tentang terancaman bangkrutnya sejumlah rumah sakit yang ditolak bekerjasama oleh BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan itu anggota PERSI dan sejumlah pemilik RS, mengeluhkan kurangnya pemerataan kerjasama yang dilakukan BPJS Kesehatan, sebab sebanyak enam RS lama di antaranya Sansani, RS Labuh Baru, tidak diajak kerjasama sedangkan banyak RS yang baru dibangun justru diajak untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Dampaknya, tentunya RS terkait akan bangkrut akibat sepi kunjungan pasien karena pemegang kartu BPJS Kesehatan justru hanya mau berobat ke RS yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Masnur, pengangguran akan bertambah ketika RS bangkrut apalagi tiap tahun lulusan keperawatan juga terus bertambah. Jika 45 orang lulusan dari akademi keperawatan maka bakal makin banyak apalgi jika dikali 10 RS, pengangguran meningkat.

Akan tetapi jika kriteria sebuah rumah sakit terpenuhi secara kualitas, ketersediaan tekhnologi dan tenaga medisnya termasuk dokter, maka wajar bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatandna ini tetap kita dukung.

"BPJS Kesehatan harus mempertimbangkan bahwa makin banyak rumah sakit yang sudah diajak bekerjasama maka akan makin berkurangnya antrian pada kunjungan RS favorit seperti Awal Bross, Eka Hospital dan lainnya,"katanya.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Divre II Sumbagteng, seluruh RS di Riau pada akhirnya akan tetap bekerjasama jika 260 ribu peserta Jamkesda sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. "Ini hanya butuh waktu sehingga RS tidak perlu khawatir jika tidak bekerjasama,"kata Ben.

Kendati Benjamin Saut masih menyampaikan alasan kerjasama dengan RS harus sesuai dengan akreditasi credential link yaitu proses seleksi dan retensi terhadap jaringan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada peserta, namun Komisi E tetap berharap semua rumah sakit diikutsertakan dalam kerjasama.

Anggota Komisi E, H Mohammad Adil berpendapat bahwa kebijakan BPJS Kesehatan harus berpihak pada kepentingan masyarakat Riau, apalagi akan muncul dampak besar jika enam RS di daerah ini ditolak bekerjasama.

"Integrasi peserta Jamkesda ke BPJS Kesehatan butuh beberapa bulan, lalu selama itu RS terkait sudah bangkrut dan karyawan mereka bakal kabur , ini harus dipertimbangkan. Jika BPJS Kesehatan tidak bisa menyelesaikan hal ini, jika perlu BPJS Kesehatan berhenti di daerah ini,"katanya.

Masnur menambahkan, BPJS Kesehatan juga harus memberikan pemerataan pada RS tipe C, D guna mengurangi antrian di rumah sakit-rumah sakit tipe B. (ant/kar)