Komisi C Serahkan Rekomendasi BUMD ke Pimpinan DPRD Riau

RiauCitizen.com, Politik - Komisi C DPRD Riau serahkan hasil rekomendasi terkait seluruh Badan Umum Milik Daerah (BUMD) ke pimpinan DPRD Riau untuk kemudian diteruskan ke Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

“Rekomendasi kita sudah diserahkan ke pimpinan, merekalah nanti yang akan menyerahkan ke pak Plt,” kata Aherson, Ketua Komisi C DPRD Riau saat bincang-bincang dengan wartawan,‎ Senin (13/04/15).

Politisi Demokrat ini berharap, pimpinan DPRD Riau segera menyerahkan rekomendasinya ke Plt gubernur Riau. Apalagi sebutnya, Plt gubernur membutuhkan hal tersebut jelang dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap seluruh BUMD yang ada.

“RUPS akan dilaksanakan bulan ini, ‎Plt menunggu rekomendasi itu, mudah-mudahan pimpinan bisa menyerahkan secepatnya ke pak Plt. Minimal bisa menjadi pertimbangan dalam RUPS BUMD nantinya,” ungkap politisi asal Kuansing ini.

Dalam rekomendasi tersebut dijelaskan, dari delapan BUMD yang ada, dua BUMD dan sejumlah anak perusahannya direkomkan untuk ditutup karena dianggap tidak memberikan konstribusi terhadap daerah atau hanya menghabiskan APBD Riau.

“Dua yang ditutup itu yakni, PT RAL dengan PT Riau Petrolium. Sementara ada juga anak perusahaan yang kita rekom untuk ditutup, seperti RIC, anaknya PT PIR dan BPR, anaknya PT PER,” sebutnya.‎

‎Menurutnya, rekomendasi penutupan ini tidak terlepas dari minimnya konstribusi BUMD dan anak perusahannya terhadap daerah.‎ Seperti, PT Riau Petrolium yang sudah menghabiskan APBD Riau sekitar Rp7,5 miliar, tapi tidak memberikan konstribusi ke daerah.

“‎Ke depan kita sarankan, untuk tidak ada lagi yang namanya anak perusahaan, induk perusahaan yang rugi nantinya. Anak ada, tapi induknya merugi, kan percuma saja nantinya, menghabiskan anggaran juga,” terangnya.‎

Selain itu, Komisi C DPRD Riau merekomendasikan ‎agar manajemen seluruh BUMD (di luar PT RAL dan PT Riau Petrolium,red) dirampingkan. Karena sebutnya, banyak manajemen BUMD yang tidak berguna.

“‎Usahanya harus fokus dan dibuktikan dengan studi kelayakan yang jelas. Kemudian, ‎menempatkan orang-orang yang profesional di bidangnya, Tidak menampung titipan-titipan yang memang tidak profesional,” tutupnya.‎ (rtc/iza)