Perombakan Tim Ekonomi Jokowi dan Desakan Mundur Gubernur BI

RiauCitizen.com, Ekbis - Enam bulan pertama menjalankan roda pemerintahan, Joko Widodo ( Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) benar-benar diuji. Tidak hanya kondisi politik, tapi juga ekonomi yang tak kunjung membaik.

Bahkan, kondisi ekonomi nasional semakin memburuk. Indikatornya terjadi berulang kali kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas 12 kg, kenaikan harga bahan pokok, hingga berujung kenaikan tarif angkutan umum. Sederet kondisi itu membuat tim ekonomi di kabinet Jokowi-JK mendapat sorotan tajam.

Desakan demi desakan terus disuarakan agar Jokowi-JK melakukan perombakan pada tim ekonomi kabinet kerja.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Sofyan Djalil mengakui, sepanjang semester pertama pemerintahan Jokowi-JK, tim ekonomi belum mampu membawa keadaan ekonomi nasional menjadi lebih baik.

"Saya akui kondisi saat ini memang sulit sekali karena memang faktor eksternal," kata Sofyan.

Atas dasar itu Sofyan menilai wajar jika kondisi ekonomi nasional belum berlari kencang. Dia mengklaim tim ekonomi kabinet kerja sudah berupaya maksimal merumuskan kebijakan pendorong ekonomi.

Tidak hanya BBM dan gas elpiji, kondisi Rupiah juga menjadi sorotan. Sejak bulan Februari lalu, nilai tukar Rupiah terus tak berdaya menghadapi dolar Amerika.

Puncak melemahnya rupiah itu terjadi pada bulan Maret. Nilai tukar rupiah sempat tembus Rp 13.200 per USD atau menyamai rekor rupiah pada tahun 1998, yang menyebabkan Indonesia harus mengalami krisis moneter saat itu.

Jika dilihat pada asumsi makro di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2015, Menteri Keuangan menetapkan bahwa rupiah berada di level Rp 12.500 per USD. Namun secara perlahan pemerintah tidak bisa menahan kuatnya laju dolar Amerika.

Buruknya kinerja Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo ikut-ikutan disorot. Sebagai penjaga kebijakan moneter, bank sentral dituding tidak becus dan gagal. (mdk/kar)