Afrizal Pinta agar Kader Golkar Kampar Patuhi Putusan Menkumham

RiauCitizen.com, Kampar - Polemik kepengurusan Partai Golkar kini memasuki babak baru itu dibuktikan dengan surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, yang telah mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono sebagai pengurus yang sah secara hukum.

Tentunya hal ini mendapat respon positif dari kader golkar kabupaten kampar, yang ikut dalam munas golkar versi ancol serta minta agar para kader golkar, yang ada di kabupaten kampar untuk dapat mematuhi keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, karena keputusan ini didasari dari hasil sidang, sidang Mahkamah Partai Golkar, dan memiliki keptusan hukum tetap,

Hal Itu disampaikan oleh Afrizal, selaku peserta munas golkar Ancol kubu Agung laksono, saat dijumpai di Bangkinang, Kamis (18/3).

Afrizal menghimbau "kepada seluruh kader dan pengurus DPD Golkar Kabupaten Kampar serta seluruh unsur Pimpinan Kecamatan (PK), hingga ke tingkat Pimpinan Desa (PD) agar dapat mematuhi hasil keputusan, tanpa ada lagi penolakkan atas keputusan tersebut", pintanya.

Di tambahkannya, "dalam waktu dekat juga ia bersama pengurus versi Agung Laksono yang lainya akan melakukan konsolidasi kepengurusan dan akan segera melakukan agenda kerja politik dalam rangka membahas dua agenda penting serta strategi antara lain persiapan Musda Golkar Kampar dan Pilkada Kampar 2016 mendatang, karena tahun ini jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kampar, segera berakhir dan akan ditunjuk pelaksana tugas PLT nya, terangnya lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, kisruh Partai Golkar yang terjadi antara Agung Laksono, dangan Aburizal Bakri, juga berimbas pada adanya dua kubu Kepengurusan di masing-masing daerah, Namun setelah keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia di keluarkan dan mengakui munas versi Agung Laksono yang sah, " maka para kader yang ikut dalam munas Partai Golkar Versi Agung Laksono meminta supaya kisruh ini segera di akhiri dan memanaati apa yang telah ditetapkan secara hukum yang sah dan yang berlaku di indonesia", tutupnya.

Reporter Kimet