Komisi III DPR RI Tanya Komitmen Kejati Riau

RiauCitizen.com, Pekanbaru - Setelah berdiskusi langsung di Mapolda Riau, rombongan Komisi III DPR RI melanjutkan kunjungannya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Di sana, rombongan disambut Kepala Kejati Riau, Untung Setia Arimuladi, para asisten dan kasi, serta seluruh Kajari se-Provinsi Riau. (baca juga : Komisi III DPR RI Pertanyakan Pengawasan Imigran Kepada Polda Riau).

Dalam pertemuan yang penuh kehangatan tersebut, berbagai hal juga dibicarakan terutama terkait komitmen korps Adhayksa tersebut dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Selain itu juga dibahas mengenai kemungkinan dilakukannya rotasi sejumlah pejabat Eselon IV yang telah lama bertugas di lingkungan Kejati Riau.

Dalam kesempatan itu, Kajati Riau Untung Setia Arimuladi mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi jajarannya dalam upaya penegakan hukum. Seperti minimmya anggaran yang disediakan Pemerintah Pusat untuk menunjang kinerja Kejaksaan. Begitu juga, mengenai beberapa gedung Kejari yang tidak lagi representatif dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Kejaksaan.

karena itu, pihaknya meminta anggota Dewan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk meningkatkan capaian kinerja di korps Adhyaksa tersebut.

Tidak hanya Kantor Kejari, Gedung Kejati Riau yang saat ini merupakan bangunan lama yang kedepannya perlu dilakukan renovasi. "Kami tidak begitu ngotot (renovasi gedung Kejati Riau,red). Meski demikian, kita tetap mengedepankan skala prioritas," terangnya.

Sedangkan terkait SDM, pihaknya butuh tenaga untuk membantu administrasi. "Kita sudah memohonkan dilakukan dropping dalam penerimanaan pegawai berikutnya. Idealnya satu kantor Kejari itu ada 60 orang pegawai. Sementara yang ada saat ini sebanyak 35-40 orang," kata Untung.

Meski demikian, Untung menegaskan kalau hal tersebut tidak mengurangi semangat jajarannya untuk melakukan pencapaian kinerja secara optimal. Salah satu buktinya, kata Untung, dengan keberhasilan pihaknya yang mampu menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp10 miliar lebih di tahun 2014 lalu.

Usai melakukan pertemuan, rombongan selanjutnya bergerak menuju Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Pekanbaru, dengan didampingi jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Riau. Di tempat ini, rombongan melihat kondisi sebenarnya guna mengetahui apa yang menjadi kendala di LP Pekanbaru tersebut.

Dijadwalkan, pada Rabu (18/3), rombongan Komisi III DPR RI akan menyambangi Gedung Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, guna melakukan pertemuan dengan PT Pekanbaru, PT Agama Pekanbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dan Pengadilan Negeri se-Provinsi Riau.

Reporter Rpk