Riaucitizen.com Pekanbaru - Menjelang dilaksanakan Pilkada serentak di Riau pada akhir 2015 mendatang, ternyata Riau masih menyimpan berbagai masalah perihal kesiapan pelaksanaan. Setidaknya ada lima masalah yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy.
Pertama, pria yang akrab disapa LE ini melihat persoalan anggaran. Dirinya menyebut KPU Riau tidak mendapat bantuan dari APBD provinsi, sementara anggaran yang dimiliki melalui APBN hanya untuk honor dan gaji karyawan.
"Pilkada serentak 2015 di Riau masih menyimpan persoalan antara lain, pertama tidak adanya anggaran KPU Riau untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota," kata Lukman Edy melalui pesannya di Jakarta, Rabu seperti yang dirilis Antaranews.com.
Kedua, LE mencermati validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di perusahaan perkebunan dan pertambangan yang mobilisasinya tinggi berakibat selisih DPT mencapai puluhan ribu suara.
Ketiga, ditambahkan politisi PKB tersebut adalah terkait konflik di perbatasan yang kian marak di Provinsi Riau.
"Ketiga masalah konflik desa di perbatasan, lima desa yang masih konflik antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu," ujarnya.
Keempat, menurut Wakil Sekjen DPP PKB itu, terkait masalah DPT di Kecamatan Mandau yang jumlah pemilihnya terlalu besar, memerlukan payung hukum bahwa satu kecamatan boleh memiliki dua atau lebih Panitia Pemilih Kecamatan (PPK).
Sedangkan masalah yang ke lima, politisi yang pernah bertarung menjadi Riau 1 ini mengamati persoalan distribusi logistik untuk daerah-daerah sulit dan terpencil. Kondisi infrastruktur maupun sarana pendistribusian cenderung lebih sulit dan memakan waktu lama. Sementara menurutnya, dukungan dana sama dengan daerah-daerah yang biasa.
Editor Mp (ant)
0 Komentar untuk "Inilah Lima Masalah Kesiapan Pilkada Riau"