Pelayanan BPJS Buruk, Ketua DPRD: "Penyebabnya Masyarakat Juga"

Riaucitizen.com Bangkinang - BPJS merupakan program pemerintah agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan gratis. Namun, masyarakat sampai hari ini belum mendapatkan pelayanan tersebut secara baik. Penyebabnya ternyata karena lalainya masyarakat dalam mengurus keanggotaan BPJS itu sendiri. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri kepada Riaucitizen.com, Kamis (5/3/2015).

"Karena dari kunjungan kita ke beberapa Puskesmas sangat banyak ditemukan keluhan warga soal BPJS ini dan setelah diusut penyebabnya ternyata masyarakat juga," ujar Fikri.

Dipaparkannya, selama tiga hari belakangan ini ia mengadakan inspeksi mendadak atau sidak ke beberapa Puskesmas untuk melihat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama soal BPJS karena banyak masukan dari warga soal ini.

Puskesmas yang menjadi titik inspeksi Ketua DPRD tersebut adalah Puskesmas Bangkinang Kota, Puskesmas Bangkinang, Puskesmas Tapung, dan Puskesmas Tapung Hilir.

Dari hasil sidak yang dilakukan Fikri, dirinya mengaku menemukan akar persoalan yang sebenarnya merupakan kelalaian masyarakat itu sendiri.

"Misalnya mereka datang berobat ke Puskesmas namun belum ada BPJS dan baru mengurus saat itu juga, sehingga pihak puskesmas untuk layanan kesehatan tertentu tidak bisa membantu karena kartu anggota tidak ada," jelasnya.

Selain itu, Fikri menambahkan banyaknya warga peserta BPJS yang terhambat pelayanan kesehatan karena kurangnya persyaratan administrasi. Menurutnya, hal semacam itu bukanlah kesalahan pihak Puskesmas namun kelalaian masyarakat.

"Seharusnya masyarakat jauh-jauh hari sudah mengurus kartu keanggotaan BPJS ini sehingga begitu diperlukan saat sakit sewaktu-waktu bisa dilayani dengan baik," tandasnya.

Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat agar lebih peduli dengan persyaratan-persyaratan administrasi BPJS karena itu menentukan bisa atau tidaknya pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat nantinya.

Terakhir, ia meminta agar para kepala desa dan aparatur kecamatan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar segera mengurus BPJS. Kepala desa menurutnya kalau perlu mendatangi warga satu persatu agar bisa mendaftarkan diri mereka dan keluarganya ke BPJS, karena bisa saja masyarakat ini kurang mengetahui bagaimana caran pengurusannya atau mereka kurang mampu.

"Disinilah tugas kepala desa membantu masyarakat," pungkasnya.

Reporter Kim