Soal BRK, Aherson: Semakin Banyak Pejabat, Semakin Banyak Uang Rakyat yang Disedot

Riaucitizen.com Pekanbaru - Persoalan Bank Riau Kepri (BRK) masih terus bergulir. Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson menyatakan pihaknya masih melakukan pengkajian terkait persoalan yang terjadi di bank berplat merah tersebut. Aherson mengaku ada hal yang harus disikapi terutama dalam susunan pejabat di BRK. Dirinya mencermati banyaknya jajaran komisaris dan direksi yang akan membebani biaya operasional bank yang masih bersandar dari APBD tersebut.

"Kalau saya baca di akta pendiriannya, jajaran komisaris itu minimal 2, jajaran direksi juga minimal 2 dan maksimal 4. Jadi kalau bisa diminimalkan kenapa harus maksimal kalau ternyata kinerjanya tidak sesuai. Ini tentu akan membebani BRK yang sebagian besar dananya masih bersandar ke APBD," papar Aherson kepada Riaucitizen.com, Kamis (5/3/2015) melalui telepon selularnya.

Aherson menambahkan, fakta tersebut akan segera disikapi dengan melakukan perampingan terhadap jajaran pejabat di BRK.

"Keadaan tersebut harus segera kita sikapi bersama dengan melakukan perampingan, agar tidak semakin banyak uang rakyat dalam APBD yang disedot," tandasnya.

Ketika ditanya tentang pembentukan panja atau pansus yang diwacakan dewan untuk menyikapi persoalan BRK, Aherson menegaskan sampai hari ini pihaknya masih melakukan kajian di Komisi dahulu.

"Kalau sudah panja atau pansus nanti kan akan melibatkan banyak pihak. Jadi kalau masih bisa dibahas dikomisi ya kita bahas di komisi dulu," ujarnya.

Aherson menekankan tidak menutup kemungkinan akan terbentuknya panja atau pansus jika dalam kajian yang dilakukan komisi membuktikan katidakberesan dari BRK.

Reporter Mp